CNBINDONESIA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat kapasitas penghitungan emisi gas rumah kaca (GRK) di wilayah Kalimantan guna memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di tingkat global.
Direktur Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi KLH/BPLH, Mitta Ratna Djuwita, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas ini sebagai bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya.
“Kami terus memperkuat kapasitas penyelenggaraan inventarisasi GRK dan MPV, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penghitungan emisi kini didukung aplikasi SIGN-SMART sebagai platform pelaporan daring. Kami juga menyampaikan kebijakan terbaru terkait Global Warming Potential (GWP), mekanisme Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), serta perdagangan karbon melalui Sistem Registri Nasional (SRN). Semua ini untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara global,” jelas Mitta.
Penguatan ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya dampak perubahan iklim di Kalimantan. Berdasarkan pantauan Pusat Pengendalian Lingkungan (Pusdal) KLH sejak 2021 hingga 2024, berbagai kejadian telah terjadi, mulai dari degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan, kebakaran gambut di Palangkaraya pada 2023, banjir besar di Kalimantan Utara, hingga anomali cuaca dan banjir meluas di Kalimantan Timur sepanjang 2024.
Sementara itu, Tenaga Ahli Inventarisasi GRK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Kiswanto, menjelaskan bahwa peningkatan emisi GRK di Kalimantan dalam periode 2010–2024 didominasi oleh sektor energi, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, limbah, serta kebakaran lahan dan gambut
Penguatan kapasitas ini disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Inventarisasi GRK dan MPV Pusdal Wilayah Kalimantan pada 16 April 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
KLH/BPLH menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan dan pelaporan emisi yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya penting untuk memenuhi komitmen Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Dengan kapasitas yang semakin kuat dan data yang semakin andal, Kalimantan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyusun laporan emisi sesuai standar global, sekaligus mengambil langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim.
