CNBINDONESIA – Peluang percepatan transisi menuju kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia sangat terbuka, termasuk di sektor pertambangan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan Uni Eropa juga memberlakukan EU Battery Passport mulai Februari 2027 mendatang.
“Kita penghasil nikel, harusnya ini menjadi peluang yang bisa kita capture pak, silahkan. Jadi kalau batu bara dan mineral lain sudah mulai dari tahun 70an. Nikel ini kan baru 2017, jadi infrastrukturnya juga masih mencoba dipenuhi dengan keadaan yang sangat-sangat sukar, Karena apa? Yang paling penting itu adalah energi, kedua air, ketiga infrastruktur jalan dan sebagainya,” ungkap Dewan Pengawas Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno dalam EV Transition In Mining Industry Outlook 2026 “The Future Of EV’s In Mining Industry: Between Efficiency and High Investment”, Rabu (29/4/2026).
Djoko bilang, kawasan yang tergolong siap dan sudah lebih mapan untuk mengadopsi EV biasanya berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Namun, kawasan tambang di sekitar wilayah tersebut belum mampu mengadopsi elektrifikasi.
“Listrik juga masih pakai captive power plant, kemudian ada yang pakai PLN,” terang dia.
Selain itu, tantangan berikutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Mengingat, SDM tambang di wilayah Indonesia Timur ini biasanya tamatan SMP atau SMA.
Melihat kondisi tersebut, Djoko menekankan pentingnya membangun SDM berkualitas agar mereka bisa mengoperasikan kendaraan atau alat-alat berat berbasis elektrik. Di sisi lain, ia juga mengingatkan aspek keselamatan sangat penting dalam adopsi elektrifikasi di wilayah tambang. Mengingat, kendaraan atau alat-alat berat elektrik biasanya lebih rawan terbakar dan memiliki susunan komponen yang lebih kompleks.
Maka dari itu, para pelaku usaha pertambangan aktif menggelar sesi edukasi secara rutin melalui berbagai pertemuan dan pelatihan dengan melibatkan para karyawan yang bertugas sebagai operator kendaraan atau alat berat tambang elektrik.
“Jadi di APBI ini berusaha untuk mengenalkan EV transition ini lewat edukasi, ada training for trainers, ada kerjasama dengan luar negeri, kita datangkan orang-orang untuk membicarakan dan mengajari teman-teman kita,” ungkap dia.
Hal yang tak kalah penting untuk mempercepat adopsi elektrifikasi di sektor tambang adalah kepastian regulasi. Djoko berharap pemerintah dapat membuat regulasi mengenai investasi maupun penggunaan EV yang konsisten, termasuk di sektor pertambangan. Kepastian regulasi tentu akan memudahkan para pelaku usaha tambang untuk menjalani proses transisi menuju elektrifikasi.
“Karena tanpa regulasi yang konsisten dan tidak ada jaminan berusaha, kita mau investasi juga takut,” tandas dia.
Sumber: CNBC Indonesia
